IMPLEMENTASI REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.SYAMSUDIN, SH KOTA SUKABUMI DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 1239/MENKES/SK/XI/2001 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT
Kategori:Jurnal Terakreditasi LIPI
Penulis:ROSLIANA DEWI, S.Kp., M.HKes
Bidang Ilmu:DIII KEPERAWATAN
No./Edisi:1/1
Vol./Thn.:1/2012
Bulan:APRIL
Tahun:2012
ISSN:2252.3642
Abstrak:

ABSTRAK

 

Keperawatan merupakan profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, pelayanan yang diberikan harus profesional, sehingga  para perawat harus  memiliki  kompetensi  dan  memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi. Hal ini dimanifestasikan melalui praktik profesi yang diatur dalam suatu  ketetapan hukum, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239 / MENKES / SK / XI / 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Sehingga diharapkan perlindungan hukum dan masyarakat terjamin melalui akuntabilitas perawat dalam praktik. Kepmenkes ini perlu diimplementasikan di setiap rumah sakit termasuk RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban perawat dalam praktik keperawatan di rumah sakit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, apakah Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 telah memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang registrasi dan praktik perawat di Ruang Rawat Inap RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hak dan kewajiban perawat dalam praktik keperawatan di rumah sakit berdasarkan Peraturan Perundang-Undang, mengetahui fungsi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 dalam  memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang registrasi dan praktik perawat di Ruang Rawat Inap RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh data sekunder dan primer.

Hasil penelitian menyatakan kewajiban perawat memiliki SIP, SIK dan SIPP, meningkatkan kemampuan keilmuan bidang keperawatan, menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditanganinya, meyimpan rahasia pasien, memberikan informasi kepada pasien, meminta persetujuan tindakan keperawatan dan melakukan mendokumentasian asuhan keperawatan yang baik, sedangkan hak perawat meliputi hak jaminan perlindungan terhadap resiko kerja, hak diperlakukan adil, hak imbalan jasa pelayanan keperawatan, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan informasi dari pasien, hak mengembangkan karier sesuai profesinya, dan hak meningkatkan pengetahuan berdasarkan iptek bidang keperawatan.

Fungsi Permenkes RI No. 1239 tahun 2001 belum dapat melindungi perawat secara hukum karena kedudukannya sangat lemah dalam hirarki hukum. Seharusnya praktik perawat diatur dalam sebuah undang-undang sehingga dengan aturan hukum yang lebih tinggi dan kuat maka kualitas dan pelayanan keperawatan termasuk juga sanksi bagi perawat yang tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya akan berjalan lebih baik.

Implementasi Permenkes RI No 1239 tahun 2001 di Ruang Rawat Inap RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi belum berjalan baik yaitu adanya pelanggaran hukum administrasi dalam hal kepemilikan  SIP, SIK dan SIPP, pengumpulan angka kredit perawat, laporan unsur pimpinan RS terhadap perawat yang berpraktik, tidak ada sanksi administrasi terhadap pelanggaran. Sedangkan implementasi berjalan baik dalam hal menghormati pasien, memberikan asuhan keperawatan sesuai standar profesi dan kewenangannya, dan membuat dokumentasi asuhan keperawatan serta selalu mengikuti perkembangan iptek bidang keperawatan secara terus menerus.

    



© 2017 | Design & Programming by ICT STIKES Sukabumi | Login